Tangerang Selatan - Dalam rangka meningkatkan efektivitas tata kelola sumber daya manusia serta akurasi data tenaga pendidik dan kependidikan, Lembaga Administrasi Keuangan (LAK) bersama Lembaga Pengembangan Sumber Daya Manusia (LPSDM) menyelenggarakan rapat koordinasi strategis.

Rapat ini berfokus pada sinkronisasi kebijakan Beban Kerja Dosen (BKD), pemutakhiran basis data terintegrasi, serta penyusunan standar Prosedur Operasional Standar (SOP) pelaporan dosen dan tenaga kependidikan.

Salah satu keputusan utama adalah penetapan kebijakan level BKD (level 1–9) yang telah difinalisasi. Dalam kebijakan tersebut, dosen purnabakti serta dosen baru yang belum memiliki NUPTK dikategorikan pada level 6, sementara dosen dengan status tidak aktif berada pada level 7. Selain itu, disepakati alur verifikasi BKD yang terintegrasi mulai dari Program Studi melalui sistem ASC, verifikasi oleh LPSDM, sinkronisasi oleh LAK melalui Sistem Informasi Akademik (SIA), hingga persetujuan oleh Wakil Rektor II.

Pada aspek pengelolaan data, rapat menegaskan pentingnya pemutakhiran data dosen secara menyeluruh, meliputi data identitas, foto, rekening bank, serta sinkronisasi data jabatan akademik dengan sistem SISTER nasional. Kebijakan juga menetapkan bahwa pegawai yang telah terdaftar pada BPJS tidak diwajibkan mengikuti asuransi tambahan dari lembaga.

Selain itu, disusun standar SOP pelaporan untuk memastikan kedisiplinan administrasi, termasuk pengaturan pelaporan bagi dosen dengan kondisi khusus (extraordinary) seperti tugas belajar, sakit berkepanjangan, cuti luar negeri, maupun aktivitas di luar institusi. SOP juga mencakup pelaporan izin jangka pendek seperti sakit, melahirkan, kepentingan keluarga, dan kegiatan keagamaan.

Melalui koordinasi ini, diharapkan integrasi sistem dan kebijakan antara berbagai unit kerja dapat berjalan lebih optimal, sehingga mendukung tata kelola administrasi kepegawaian yang transparan, akurat, dan berkelanjutan di lingkungan kampus.